Film
Film Nasional Tidak Maju Karena Undang-Undang Perfilman Masih Dijegal Kekuatan Politik Bisnis Besar
Kabarhiburan.com, Jakarta – Sudah delapan tahun lamanya sejak Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dihadirkan di negeri ini, semestinya menjadikan film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Faktanya, hingga saat ini penyelenggaraan perfilman tetap saja tidak beraturan, alias film Indonesia masih saja diberlakukan tidak adil karena UU Perfilman ternyata masih mandul.
Demikian pendapat yang mengemuka dalam Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman, yang dihadiri lebih dari 40 insan film dan pemerhati masalah perfilman. Tampak hadir pula wartawan senior dan kritikus film Wina Armada serta anggota Komisi X DPR-RI Dadang Rusdiana, di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta (Selasa, 9/1).
Sarasehan digagas oleh masyarakat perfilman dengan mengajak wartawan film, untuk mengkritisi kondisi perfilman yang sebenarnya, tanpa harus ada kecurigaan-kecurigaan, apalagi kebencian, terhadap pihak-pihak tertentu. Insan film terlalu capek untuk diadu-domba dan terpecah-pecah. “Ketika terjadi silang-sengkarut pendapat dan tindakan yang merugikan Film Indonesia, maka kita menempatkan hukum atau peraturan menjadi acuan untuk mengkritisi semua itu,” ujar Akhlis Suryapati selaku pemandu acara sarasehan.
Sementara Wina Armada mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran, atau tidak memenuhi kewajibannya, dalam penyelenggaraan perfilman. “Ini bukan pendapat saya, melainkan sesuai undang-undang. Yaitu Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman,” kata Wina.
“Di Undang-undang ini dijelaskan apa saja yang harus dilakukan pemerintah. Bahkan sangat jelas disebutkan batas waktunya, yaitu satu tahun setelah diundangkan harus menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Namun sampai delapan tahun berjalan kewajiban itu tidak dipenuhi. Ada apa ini? Sejak empat atau lima tahun yang lalu, jika ditanya jawabannya selalu sudah dibahas, dipersiapkan, sudah di meja menteri, tinggal ditandatangi, dan sebagainya,” jelasnya.
Menurut Wina Armada, akibat dari ketiadaan peraturan turunan UU Perfilman itu, ketidakadilan berlangsung, terutama dalam penyelenggaraan usaha perfilman. Yang kuat menindas yang lemah.
Film Indonesia diperlakukan tidak adil. Produser-produser takut bersuara meski pun usaha filmnya merugi miliaran rupiah, karena khawatir semakin digencet dan tidak diberi kesempatan untuk bisa tetap memproduksi dan mengedarkan filmnya.
“Kami ini membuat film dengan uang miliaran rupiah, Pak. Lenyap begitu saja, karena film kami tidak bisa beredar, atau bisa beredar namun hanya diberi jatah sepuluh atau lima layar. Bayangkan, ada 1.500 layar bioskop di Indonesia, dan film Indonesia hanya main di 10 atau 15 layar bioskop. Hanya film-film tertentu milik produser tertentu yang diberi jatah 40 layar sampai 70 layar di hari-hari awal pertunjukan,” kata produser film Evry Joe.
“Kami ini seperti mengemis di negeri sendiri. Lalu di mana pelaksanaan undang-undang itu? Di mana payung hukum itu? Di mana komitmen pemerintah yang katanya ingin memajukan film Indonesia dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negara sendiri?” imbuh dia.
Menurut Evry Joe, akibatnya di antara produser film Indonesia sendiri terjadi saling curiga, tidak akur, merembet kepada insan film, organisasi-organisasi perfilman tidak bisa kompak. Iklim perfilman menjadi tidak kondusif.
Sementara Rully Sofyan dari Asirevi mengungkapkan, bahwa UU Perfilman benar-benar terjegal oleh kekuatan politik bisnis yang besar. “Ketika saya menjadi Pengurus Badan Perfilman Indonesia, ikut mengawal dan membahas masalah ini, beberapa Peraturan Pemerintah bahkan sudah ditandatangani oleh Menteri Parekraf pada waktu itu. Perlu sekali lagi ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena UU Perfilman mengaturnya demikian. Eh, ternyata masuk-angin juga. Begitu pun DPR yang semula sempat bersemangat membentuk Panja segala, akhirnya masuk angin juga. Jadi UU Perfilman memang terjegal,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPRI RI Dadang Rusdiana menyimak semua paparan dalam sarasehan, dan bertekad membawa aspirasi ini ke Komisi X DPRI RI. “Tentu saja kami perlu terus-menerus diingatkan dan didorong seperti ini, karena yang dibahas di DPR itu banyak sekali,” kata Dadang.
Peran masyarakat melalui media, termasuk media sosial, sangat membantu dalam mendorong DPR maupun pemerintah untuk menindaklanjuti proses-proses legislasi dan monitoring sesuai fungsi dan tugasnya. Dadang Rusdiana sependapat, UU Perfilman yang ada sudah cukup bagus dan memadai. Kebetulan juga tahun ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI.
“Persoalannya memang pada implementasi dan tidak diterbitkannya peraturan-peraturan turunannya oleh Pemerintah,” kata Dadang. (Tumpak Sidabutar/KH)
Kabarhiburan.com – Aktor Kevin Julio bersama Yunita Siregar dan Dian Sidik akan membintangi Cerita Kita. Sebuah drama series tentang edukasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diangkat dari cerita keseharian.
Menariknya, SCTV akan menghadirkan Cerita Kita di ruang keluarga Indonesia, setiap Minggu pukul 12.30 WIB, mulai 13 Juni 2021 mendatang. Usai menonton, segenap penonton pun diajak join dalam diskusi menarik lewat instagram SCTV.
Selain SCTV, penayangan drama series itu merupakan buah kerja sama dari berbagai pihak, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Kedutaan Norwegia, BBC serta rumah produksi Screenplay.
Sebelum penayangannya, SCTV terlebih dulu memutar teaser Cerita Kita, dalam jumpa pers virtual, Kamis (10/6). Acara ini dihadiri oleh segenap pendukung mini series berdurasi 60 menit per episode tersebut.
Kevin Julio memperkenalkan karakternya sebagai sosok pemuda bernama Bodo Sejahtera, seorang anak harapan ibunya yang merantau ke Jakarta untuk sesuatu.
Kenyataannya, di Jakarta sedang dilanda musibah banjir, sehingga Bodo kembali lagi ke kampung asal. Di kampung, Bodo terlibat masalah soal isu lingkungan.
“Bodo ini simbol generasi muda yang sebenarnya punya suara untuk melakukan perubahan bersama-sama,” ujar Kevin Julio yang sudah membintangi puluhan sinetron, film dan FTV.
Di desa, Bodo bertemu dengan Tuji, anak Kepala Desa, yang diperankan oleh Yunita Siregar. Tuji adalah gadis terpelajar dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
“Akhirnya ketemu dengan Bodo yang memiliki visi misinya sama. Mereka sepakat untuk bikin sesuatu untuk lingkungan hidup yang lebih baik,” jelas pemain sinetron Hati yang Luka.
Selain Kevin Julio dan Yunita Siregar masih ada Dian Sidik yang memerankan karakter Salah, sosok lelaki yang trendy, tampan, energik dan penuh passion.
“Dia bisa mengejar apa saja keinginannya, termasuk dalam urusan asmara,” ujar Dian Sidik, yang mengaku bahagia mendapat andil dalam series bertema lingkungan.
“Gak melulu percintaan. Kepedulian kita terhadap lingkungan jauh lebih penting, yang semakin kesini banyak yang tidak peduli,” katanya.
Tak sekadar membawakan karakter yang diperankan, Kevin Julio mengaku mendapat banyakpelajaran berharga, usai menjalani syuting Cerita Kita.
“Salah satu yang paling mengganggu pikiran saya adalah air. Saya baru tahu, baru dapat pengetahuan tentang air bahwa di tahun 2040 kita akan kehabisan air. Saya kepikiran sampai sekarang. Saya kan belum nikah, ya. Gimana nanti anak saya, kan kasihan,” ungkap Kevin.
Sutradara Vemmy Sagita meyampaikan antusis senada. Vemmy bahkan sempat menduga Cerita Kita merupakan sinetron biasa.
“Banyak banget yang bisa saya ambil sebagai pelajaran, yang sebelumnya kita enggak tahu apa-apa. Akhirnya jadi sangat spesial,” ungkap Vemmy yang mengaku suka pada ide edukasi yang dibumbui entertainment yang sangat menghibur.
Vemmy ditantang untuk memvisualkan cerita lingkungan ke dalam gambar dengan cara sangat sederhana dan mudah diterapkan kepada semua orang.
“Tidak akan pernah bosan dan merasa digurui dengan menonton cinta kita. Entertain banget,” pungkas Vemmy. (Tumpak S)
Film
Prihatin Pada Ekosistem Perfilman Nasional, Lola Amaria: Film Asing Masih Tuan Rumah di Indonesia
Lola Amaria
Kabarhiburan.com – Bagaimana caranya membuat film Indonesia agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Demikian pertanyaan yang mengemuka dalam Sosialisasi BSM Kebangkitan Perfilman dan Bioskop Pasca Program Vaksinasi COVID-19, secara virtual di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Menurut produser film, sutradara, artis dan penggiat perfilman Indonesia, Lola Amaria, pertanyaan sederhana tersebut, memerlukan jawaban yang tidak sederhana. Karena, meski pertanyaan itu acap diulang-ulang, tapi sampai sekarang, pada praktiknya film Indonesia tetap belum mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.
Yang terjadi, justru sebaliknya. Film impor atau film asing (Hollywood) yang justru menjadi tuan di Indonesia. Karena proteksi atas film nasional dan perlakuan yang diterima film produksi anak negeri, dalam peredarannya ditentukan di pemilik jaringan bioskop secara sepihak.
Yang tentu saja, menjadi rahasia umum, lebih mementingkan film impor yang notabene didatangkannya ke Indonesia, via bendera usahanya miliknya yang lain. Dan oleh karenanya, secara alamiah, jaringan bioskop miliknya, akan lebih mengutamakan peredaran filmnya sendiri. Demi mengembalikan modal dan alasan lainnya, dari pada film Nsional yang hanya “menumpang tayang” di jaringan bioskop miliknya.
“Bagaimana bisa menjadi tuan rumah, jika satu (1) bioskop ada lima (5) layar. Dan empat (4) layar itu, digunakan untuk memutar film asing dan hanya satu (1) layar untuk memutar film Indonesia. Itu namanya film asing menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” kata Lola Amaria dalam sesi Q n A di virtual meeting yang diinisiasi Lembaga Sensor Film (LSF).
Lola menambahkan, bioskop hanya pro pada film yang menguntungkan mereka. Karena sistem yang dibangun pemilik jaringan bioskop sudah berjalan seperti itu, dari lama.
“Atau film yang berbujet promo sangat besar. Apalah kita-kita ini, yang bikin film aja bujetnya kecil,” kata Lola sembari menekankan di masa pandemi yang membekap dunia ini, bukan hanya bioskop yang terkena dampak signifikan. Sektor yang lain, seperti pariwisata, penerbangan, perhotelan, media, juga sektor lainnya juga mengalami pukulan telak yang serupa.
Masih menurut Lola Amaria, media tonton karya kreatif seperti film, bukan hanya ada di bioskop. Ada Over The Top (OTT) dan media digital lainnya, karenanya dia tetap meminta ekosistem perfilman harus mampu dan mulai mencari alternatif penayangan film di luar bioskop yang sangat hegemonis.
Dalam acara yang juga menghadirkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI) Djonny Syahruddin, dan narasumber lainnya itu, tema Kebangkitan Perfilman dan Bioskop Pasca Program Vaksinasi COVID-19, juga dikritik oleh Lola Amaria.
“Harusnya bertema Kebangkitan Perfilman Indonesia dan Bioskop Pasca Program Vaksinasi COVID-19. Karena yang paling pertama dan utama yang harus diperhatikan adalah ekosistem pendukung utama perfilman Indonesia, yaitu orang-orang kreatif seperti kami, sebagai backbone perfilman Indonesia,” tekan Lola Amaria. (Tumpak S)
Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjend Tagam Sinaga, menyerahkan penghargaan kepada personil 693 Band, yang membawakan soundtrack film 75 KM Timur.
Kabarhiburan.com – Lokasi Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia di kawasan Lido, Bogor, yang berjarak 75 Kilometer dari Jakarta Timur, diangkat menjadi judul film 75 KM Timur.
Sebuah film pendek berdurasi 38 menit, bercerita tentang ancaman, bahaya dan rehabilitasi narkoba.
Melalui film ini, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur bermaksud mengedukasi masyarakat luas tentang ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
BNNK Jakarta Timur tidak sendirian. Mereka menggandeng Radio Muara dan para sineas muda di Jakarta Timur dalam menggarap film 75 KM Timur.
Kepala BNNK Jakarta Timur, Hendrajid Putut Widagdo mengatakan film 75 KM Timur didekasikan kepada masyarakat tentang bahaya nasrkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi korban narkoba.
“Salah satu yang mendasar dalam penanganan narkoba adalah soal rehabilitasi yang belum banyak diketahui masyarakat. Pesan tersebut tersampaikan dalam film ini,” ujar Hendrajid Putut Widagdo selaku Kepala BNNK Jakarta Timur di acara pemutaran perdana film 75 KM Timur, di Bioskop Buaran, Jakarta Timur.
“Nantinya film ini menjadi bahan sosialisasi BNNK Jakarta Timur ke tengah – tengah masyarakat maupun ke berbagai instansi,” tambahnya.
Menariknya, pemutaran perdana film ini dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Brigjend Pol. Tagam Sinaga beserta jajarannya.
Film 75 KM Timur digarap oleh sutradara Arya BK dan produser Anton Siagian. Mereka memilih 9 pemain dan melakukan syuting selama 2 bulan.
Arya BK mengatakan film ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan isinya merupakan rangkuman kisah nyata dari kehidupan para pecandu narkoba.
“Semoga film ini dapat diterima dan disiarkan oleh televisi Nasional sehingga dapat ditonton oleh masyarakat secara luas,” pinta Arya BK.
Film 75 KM Timur mengajak agar masyarakat tidak menjauhi mereka yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.
Sebaliknya, mereka memerlukan perhatian, perawatan hingga pengobatan agar bisa pulih kembali, berinteraksi sosial serta dapat menghadapi kehidupan yang lebih cerah.
Film 75 KM Timur juga dipersembahkan untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih bersih. (Tumpak S)
-
Selebritas4 tahun agoVinessa Inez: Aku “Hamil Kebo”
-
Film3 tahun agoFilm ‘Jelita Sejuba’ Abadikan Kisah Nyata Kehidupan Istri Tentara di Natuna
-
Sinetron3 tahun agoSinetron ‘Dia Yang Tak Terlihat’ Tayang Perdana di RCTI
-
Event2 tahun agoSCTV Hadirkan ‘Game Show Indonesia Pintar’, Ajang 100 Siswa SD Beradu Cerdas dan Tangkas
-
Lifestyle3 tahun agoRia Jenaka Dengan Embel-embel Milenial, Kini Semakin Keren, Gokil dan Heboh, Cuy