Kabarhiburan.com – Rajawali TV atau RTV mempertahankan komitmennya yang selalu menayangkan program-program terbaik sebagai Televisi Ramah Anak 2021, yang dianugerahkan oleh Komisi Penyiaran Pusat (KPI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada November silam.

Salah satunya, RTV menghadirkan program Animasi Movie terbaru, berjudul ‘My Little Pony: A New Generation’ pada Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.

Film Animasi ini kelanjutan dari generasi kelima dari franchise mengikuti blockbuster hit My Little Pony: The Movie pada tahun 2017, besutan CGI ‘My Little Pony: A New Generation’ melalui Entertainment One dan dianimasikan oleh Boulder Media.

My Little Pony: A New Generation’ mengisahkan tentang 5 kuda pony, yakni Sunny, Izzy, Hitch, Zipp dan Pipp yang tinggal di Equestria.

Persahabatan mereka dihadapkan pada perbedaan jenis ras dari masing masing kuda pony dan saling terpecah. Beruntung,  Poni Bumi Sunny yang idealis (Vanessa Hudgens) bertekad untuk menemukan cara untuk membawa pesona dan persatuan kembali ke dunia mereka.

Bekerja sama dengan Unicorn Izzy (Kimiko Glenn) yang berhati terbuka, pasangan ini melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Mereka bertemu dengan kuda-kuda lain, seperti Pegasi Pipp (Sofia Carson) dan Zipp (Liza Koshy) yang karismatik dan pemberani selain juga bertemu dengan sesama Poni Bumi Hitch yang selalu bertanggung jawab (James Marsden).

Misi mereka penuh dengan kesialan. Hanya saja, masing-masing sahabat baru ini memiliki hadiah unik dan istimewa mereka sendiri, yang mungkin hanya dibutuhkan untuk memulihkan sihir di ponyverse. Mereka membuktikan bahwa kuda poni kecil, bahkan bisa membuat perbedaan besar.

Bagaimana kelanjutan perjuangan 5 kuda pony untuk menyatukan ras di negaranya?

Saksikan keseruan dan petualangan ‘My Little Pony: A New Generation’ perdana dan eksklusif  di layar RTV Makin Cakep. (Tumpak S)

Kabarhiburan.com – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)-Subsektor Film dinilai ada unsur kolusi dan permufakatan jahat.

Demikian kesimpulan yang mengemuka saat Tim Pencari Fakta (TPF) PEN-Subsektor Film yang dibentuk Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP), menemukan fakta bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan untuk perfilman melalui program PEN-Subsektor Film, ditemukan unsur pemufakatan jahat atau kolusi.

Indikasi itu, sebagaimana simpulan temuan TPF PEN-Subsektor Film, bahkan dimulai sejak sebelum secara teknis pelaksanaannya dilakukan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Secara kronologis, sebagaimana dijelaskan Ketua KPMP PEN-Subsektor Film, Sonny Pudjisasono, di sekretariat KPMP, Lantai 4, Kantor Senakki, Gedung PPHUI, Jalan Haji R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta.

KPMP, imbuh Sonny Pudjisasono, pada mulanya melayangkan surat resmi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa waktu lalu, meminta agar pemberian bantuan untuk film via program PEN Subsektor Film dihentikan sementara.

“Karena ada kegaduhan, atau noise di masyarakat perfilman, akibat hasil kuratorial yang kami nilai tidak memenuhi asas keadilan,” kata Sonny Pudjisasono, Rabu (1/12/2021) petang.

Dalam suratnya KPMP, imbuh Gusti Randa, menyebutkan sejumlah indikasi adanya kolusi dalam proses pelaksanaan program ini.

Sebelum akhirnya, dari surat itu,  lima orang perwakilan KPMP, yaitu Gusti Randa, Sonny Pudjisasono, Akhlis Suryapati, Adisurya Abdi, dan Rully Sofyan bertemu dengan Inspektorat Utama Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kusuma, di Balairung, Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Jumat (26/11/2021) silam.

Dari pertemuan itu, Inspektorat Utama Kemenparekraf RI menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem kuratorial program PEN Subsektor Film. Meski KPMP memiliki sejumlah data, plus temuan cacat kurasi, bahkan indikasi suap. Sehingga membuat KPMP mengajukan tuntutan agar program bantuan film melalui PEN Subsektor Film dibatalkan.

“Dalam pertemuan itu, oleh Inspektorat Utama Kemenparekraf, KPMP juga dipertemukan dengan sejumlah pejabat terkait serta perwakilan Kurator yang sekaligus mewakili Kemendikbud Ristek RI. Juga Kurator yang sekaligus mewakili Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf),” imbuh Akhlis Suryapati, salah satu anggota TPF PEN-Subsektor Film.

Sore harinya di Pusat Perfilman H Usmar Ismail, KPMP membentuk Tim Pencari Fakta yang  diketuai Gusti Randa, dengan wakilnya Sonny Pudjisasono dan sekretaris Rully Sofyan. Bergabung dengan tim ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PARFI, Perfiki Law Firm, dan Pengacara dari Komunitas KCFI.

Pada rapat TPF PEN-Subsektor Film dengan KPMP Senin (29/11/2021) kemarin, telah dikonstruksikan alur pelaksanaan program PEN Subsektor Film, serta mulai dikumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti mengenai adanya dugaan praktek ketidakadilan yang sengaja dilakukan oleh sejumlah pihak yang bekerja melaksanakan program ini.

“TPF menemukan fakta, adanya pemufakatan yang berindikasi kolusi, telah berlangsung sejak program bantuan film ini dicanangkan oleh Pemerintah,” kata Akhlis Suryapati, anggota TPF PEN-Subsektor Film.

Secara kronologis, Akhlis Suryapati menjelaskan, TPF menyisir kasus ini dimulai sejak adanya usulan dari 20 pihak mengatasnamakan asosiasi perfilman dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) di dalamnya. Yang dilanjutkan dengan pertemuan belasan pengusaha film, kemudian dibentuknya Dewan PEN Subsektor Film yang terdiri dari Triawan Munaf (mantan Kepala Bekraf), Wishnutama Subandio (mantan Menteri Parekraf RI), serta Angela Tanoesoedibjo (Wamen Parekraf RI yang punya keterkaitan dengan perusahaan film MNC Pictures).

TPF Subsektor Film kemudian mengkonstruksi kasus bantuan film dalam program PEN-Subsektor Film ini, berlanjut dengan kronologi dibentuknya Pokja oleh Perum Perusahaan Film Negara (PFN) atas arahan dari Kementerian BUMN.

Seperti diketahui, Perum PFN saat ini statusnya adalah BUMN yang bergerak di sektor perfilman. Pokja bentukan PFN, telah melakukan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dengan berbagai pihak, termasuk dengan pengusaha-pengusaha film, juga telah menyusun nama-nama kurator yang mencapai sekitar 30 nama.

Pada proses ini, TPF juga menemukan fakta adanya permufakatan berindikasi kolusi. TPF menyusuri alur pelaksanaan PEN Subsektor Film, dengan mempelajari adanya konsep-konsep yang disusun oleh Pokja PFN, termasuk proses penyusunan Naskah Petunjuk Teknis (Juknis) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan dan pengawas anggaran.

Naskah Juknis ini pun berubah-ubah dari semula hanya 30 halaman berkembang menjadi 300 halaman. TPF juga menyusuri berlangsungnya rapat-rapat intens antara unsur Kementerian BUMN dengan unsur Kemenparekraf yang masing-masing menyertakan Wakil Menteri.

Rapat puncak yang akhirnya memutuskan pelaksanaan PEN Subsektor Film ditangani Kemenparekraf, juga mempertemukan Menteri BUMN dengan Menteri Kemenparekraf.

Pelaksanaan PEN-Subsektor Film pada gilirannya ditangani oleh Kemenparekraf, dengan menafikan Konsep dan Juknis yang pernah disusun oleh Pokja PFN.

Pokja PFN yang secara resmi tidak pernah dibubarkan, faktanya, menjadi tidak berperan dalam proses selanjutnya, termasuk dalam penyusunan Kurator.

Kurator terbentuk lebih didominasi oleh arahan Dewan PEN-Subsektor Film. Begitu pun hasil-hasil kuratorial laporannya diutamakan tertuju kepada Dewan PEN Subsektor Film.

TPF PEN-Subsektor Film terus bekerja untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti guna memperkuat alasan-alasan, kenapa pelaksanaan PEN Subsektor Film harus dihentikan atau dibatalkan.

Sejauh ini KPMP kukuh pada tuntutannya untuk dibatalkannya program PEN-Subsektor Film yang sekarang sudah berjalan. Ihwal adanya berbagai desakan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum, melalui pelaporan ke KPK, Bareskrim, Kejaksaan, dan sebagainya, pihak TPF maupun KPMP belum memutuskan.

Seperti disampaikan KPMP waktu pertemuan dengan Inspektorat Utama Kemenparekraf, akan lebih mudah jika Inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementeriannya.

Karena dalam pelaksanaan Program PEN Subsetor Film ini – menurut Menteri Sandiago Uno – dilakukan dengan koordinasi berbagai pihak terkait, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, Kementerian Keuangan RI, Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN RI termasuk Perum Produksi Film Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, Badan Perfilman Indonesia, Asosiasi Komunitas Film Terkait, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia.

“Prinsip dasarnya, kita merasa unsur keadilannya tidak terpenuhi,” tekan Akhlis Suryapati. “Tapi prinsip dasar lainnya, kami tidak ingin menyeret orang ke penjara,” imbuh dia.

Gusti Randa menambahkan, per hari ini, Rabu (1/12/2021) TPF PEN-Subsektor Film sudah berkirim surat resmi kepada Komisi III (Komisi Hukum), dan XI (Komisi Anggaran DPR RI). Dan dalam waktu dekat akan dipanggil resmi DPR, sebelum tanggal 15 Desember 2021, saat DPR RI memasuki masa reses.

“Di atas semua, kerja kita berbasis data yang valid. Agar tidak ambigu, dan tidak jadi fitnah. Sebagaimana prinsip PEN, yang berkeadilan, tidak menimbulkan moral hazard, transparan dan akuntabel,” kata Gusti Randa sembari menambahkan, TPF bukan barisan sakit hati, karena proposalnya ditolak, misalnya. “Kita bahkan tidak membuat, apalagi mengirimkan proposal,” katanya.

Adisurya Abdi menambahkan, TPF PEN-Subsektor Film menemukan data. Bahwa dari 22 film yang mendapatkan biaya promosi, empat diantaranya filmnya sudah diputar di OTT, kemudian diedit ulang, demi mendapatkan bantuan. Kemudian dari skema pra produksi, jika ada PH yang dapat bantuan, kemudian uangnya tidak jadi untuk memproduksi, bagaimana pertanggungjawabannya?

“Persoalan utama kita, meluruskan program Pemerintah, supaya tepat guna. Tapi kenyataannya, cara kurator bekerja tidak ada keterbukaannya. Kita ada bukti, tapi tidak kita umbar,” kata Adisurya Abdi.

Dia menambahkan, pada dasarnya tidak mempermasalahkan siapa yang dapat bantuan, tapi harus ada kajian yang serius atas persoalan ini.  “Ini, kan informasi publik. Tidak boleh ada yang disembunyikan,” kata Adisurya Abdi. (Rls)

Kabarhiburan.com – Ada beragam cara sederhana merayakan Hari Ibu, tanpa harus memberi kado mahal kepada ibu. Kegiatan kecil seperti mengajaknya menonton film bisa jadi momen yang spesial di Hari Ibu.

Tentu saja, menonton film yang menyuguhkan kisah ibu dan anak akan bisa memperkuat ikatan antara Ibu dan anak. Salah satunya, film berjudul ‘Tentang Ibu’, di layar SCTV pada 22 Desember 2021 pukul 12.00 WIB, sementara di aplikasi Vidio tayang sejak tanggal 1 Desember 2021.

Film ‘Tentang Ibu’ diangkat dari sebuah pesan mendiang B.J. Habibie untuk mencintai Ibu, Ibu Bumi, dan Ibu Pertiwi.

Kisah bermula ketika Faiz (Khiva Iskak) yang berupaya untuk mencari keberadaan sang ayah demi membahagiakan sang Ibu (Jajang C. Noer).

Faiz hanya bermodalkan foto pernikahan dan kain peninggalan sang ayah, hingga membawanya mengelilingi Indonesia yakni ke 5 pulau, menjumpai 5 kearifan lokal, 5 lagu daerah, dan 5 tradisi.

Setelah perjalanan panjang, Faiz menyadari bahwa hanya kekuatan Ibu yang membawanya bertahan hingga saat ini. Doa Ibu lah yang selalu mengiringi kemanapun Faiz pergi. Kota Ambon menjadi tujuan akhir bagi Faiz untuk kembali pulang ke pelukan sang Ibu.

Film ‘Tentang Ibu’ merupakan karya musisi sekaligus aktivis, Melanie Subono bersama Agung Rahadian sebagai Executive Producer. Melanie Subono juga menggandeng Reza Nangin sebagai Sutradara serta Dennis Nussy sebagai Music Director, hingga menjadikan film Tentang Ibu sarat akan pesan bermakna yang memadukan musik daerah yang menguatkan cerita.

Banardi Rachmad selaku Deputy Director Programming SCTV, mengatakan  sudah menjadi komitmen bagi SCTV untuk terus mendukung film Indonesia dengan mendedikasikan porsi jam tayangnya untuk film-film Indonesia, salah satunya film Tentang Ibu.

“Tentunya dengan komitmen ini SCTV berharap film karya anak bangsa dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” pinta Banardi Rachmad.

Seperti diketahui, film ‘Tentang Ibu’ meraih berbagai penghargaan festival film indie di dunia. Sebut saja, Bali 4th Dimension Independent Film (Best Narrative Feature) dan Independent Awards (Best Trailler & Best Film), Netherland Pure Magic International Film Festival (feature film).

Berlanjut ke Russia Halo International Film Festival (Best Feature Film), India Rameshwaram International Film Festival (Best International Feature Film) dan Singapore World Film Carnival (Narrative Features above 40 min & Debut Film Maker). (Tumpak S)