Kabarhiburan.com, Jakarta – Kisruh TVRI, kini memasuki ranah hukum. Helmy Yahya yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama LPP TVRI pada 16 Januari 2019 dikabarkan akan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Dewas telah menunjuk tim pengacara, Partahi Sihombing dan Dwiheri Sulistiawan sebagai kuasa hukum.

Sulistiawan mengatakan, pada saat keluar surat keputusan yang definitif pada 16 Januari 2020, pada saat itu pula jabatan sebagai Direktur Utama berhenti secara tetap. Namun segala sesuatu yang terjadi selama menjabat, masih harus dipertanggungjawabkan.

“Inilah yang sekarang kami sedang godog,” ujar Sulistiawan didampingi Partahi Sihombing dalam wawancara di Gandaria City, Selasa (28/1).

Sulistiawan menambahkan, bahwa salah satu alasan Dewas memberhentikan Helmy Yahya terkait dengan masalah keuangan. Helmy Yahya dinilai tidak tertib dari sisi anggaran.

“Perlu saya clear-kan bahwa Dewas terhadap Liga Inggris enggak ada masalah. Jadi, jangan dibenturkan seolah-olah Dewas tidak pro Liga Inggris. Ini salah besar. Yang Dewas tidak pro adalah penganggarannya, karena ternyata berbahaya,” pintanya.

“Jangan dibenturkan, seolah-olah Dewas tidak pro Liga Inggris,” pinta Sulistiawan (kiri) didampingi Partahi Sihombing selaku Tum kuasa hukum Dewas TVRI

Liga Inggris, lanjut Sulistiawan, pada awal dipromosikan direksi kepada Dewas, dinyatakan sebagai barter. Artinya, TVRI tidak mengeluarkan dana sepeserpun. Dewas pun menyatakan salut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata siaran itu berbayar.

Terbukti, pada tanggal 16 November 2019 ada tagihan dari PT GMV (Global Media Visual) yang membawahi Mola TV, sebesar Rp 27 Miliar. Selanjutnya pada bulan Maret 2020 mendatang, ditagih lagi sebesar Rp 21 Miliar.

Itu baru tagihan pertama dan kedua. Kalau ditotal tagihan untuk 3 musim Liga Inggris mencapai sekitar Rp120 Miliar. “Semuanya belum dibayar. Pertanyaannya? Ini mau dibayar pakai apa? Dan Darimana?” kata Sulistiawan mempertanyakan.

Pasalnya, penganggaran di TVRI untuk tahun 2020, sudah diputuskan pada tahun 2019. Demikian pula, penganggaran untuk tahun 2021 sudah diputuskan pada tahun 2020. Setiap penganggaran tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

“Sekali lagi, Dewas tidak pernah memberikan persetujuan. Dewas hanya diberitahu. Inilah yang sedang kami kaji. Apakah ini masuk pidana umum ataukah pidana korupsi. Semua sedang kami persiapkan, tunggu saja” pinta Sulistiawan.

Terkait tagihan sebesar Rp 120 Miliar yang harus dibayarkan TVRI kepada PT GMV untuk penayangan Liga Inggris selama 3 musim, menurut Partahi Sihombing, menjadi tanggung jawab pribadi Helmy Yahya, karena telah melakukan kerja sama tanpa persetujuan Dewas TVRI.

“Memang Helmy Yahya sebagai direktur utama, tapi yang namanya kerja sama dengan pihak lain, termasuk untuk PT GMV, seharusnya wajib dapat persetujuan dari Dewas. Karena tidak ada persetujuan, maka hutang itu menjadi tanggung jawab Helmi Yahya,” pungkas Partahi Sihombing. (Tumpak Sidabutar/KH)

Eva Louisa dan Suhanda dalam acara membagikan hadiah bagi para costumer, baru-baru ini.

Kabarhiburan.com, Jakarta – Eva Louisa dan Suhanda mewakili manajemen MeMiles kembali menjelaskan manfaat positif menjadi costumer MeMiles. Mereka juga menjawab pertanyaan seputar  legalitas MeMiles yang berdiri sejak 4 bulan silam tersebut.

Eva mengatakan, MeMiles bukan perusahaan MLM (Multi Level Marketing), investasi, perbankan, leasing atau lainnya. Melainkan aplikasi advertising online yang diberikan kepada masyarakat.

Costumer MeMiles pasang iklan yang tertera pada slot iklan di aplikasi MeMiles, dengan sejumlah dana yang ditentukan.

“Dana yang tidak mahal tersebut dimasukkan sebagai Top Up, menjadi saldo. Saldo inilah yang digunakan untuk pasang iklan. Berdasarkan jumlah saldo tadi, MeMiles kemudian memberikan rewards,” jelas Eva kepada wartawan di kawasan Kemayoran, Sabtu (3/8).

Berdasarkan nilai rewards tersebut, kemudian MeMiles memberikan hadiah sesuai keinginan costumer. Ada yang menerima handphone, sepeda motor atau mobil. Bahkan, MeMiles membantu mewujudkan cita-cita costumer untuk meraih gelar sarjana maupun ibadah ke Tanah Suci!

“Hadiah diberikan MeMiles kepada costumer melalui rewards tadi, sesuai omzet nasional plus 21 hari kerja,” ujar Eva yang membantah tudingan yang mengatakan bahwa MeMiles merupakan  sebentuk perusahaan investasi, seyogianya memiliki izin dan pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

“Saya dan Pak Suhanda mewakili manajemen MeMiles, tidak membenarkan tudingan tersebut. MeMiles tidak ada hubungan ke OJK lantaran bukan perusahaan investasi, melainkan perusahaan advertising online.

“OJK tidak mengeluarkan surat yang menyatakan MeMiles sebagai perusahaan bodong yang akan dibubarkan. MeMiles terdaftar di Dirjen AHU Kemenhukham. Di sana jelas dinyatakan bahwa MeMiles adalah  perusahaan advertising. Bukan perusahaan investasi,” ujar Eva.

Persaingan Tidak Sehat?

Eva dan Suhanda mengetahui lewat media tentang Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan gabungan OJK dan Bareskrim Polri, yang merilis 14 nama entitas investasi ilegal (bodong). Salah satunya, bernama PT. Kam and Kam (MeMiles) yang bergerak di bidang investasi aplikasi advertising.

Eva Louisa memberi penjelasan seputar rilis SWI dari OJK dan Bareskrim Polri, di Jakarta, Sabtu (3/8).

Meski demikian, Suhanda mengklaim bahwa PT Kam and Kam tidak bersalah, sehingga aman-aman saja.

Ia mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. Salah satunya,  bahwa PT Kam and Kam mempunyai visi mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan costumernya.

“Ini sudah dibuktikan, bukan sekadar janji yang terucap. Semua costumer yang bergabung dengan kami sudah mendapat haknya, sehingga MeMiles bukan perusahaan yang patut dicurigai,” tegas Suhanda.

Ia menambahkan, kalau pihak OJK sudah menyatakan bahwa MeMiles bersalah, mestinya MeMiles sudah menerima semacam surat peringatan terlebih dulu.

“Buktinya, sampai saat ini, kami tidak menerima surat peringatan,” lanjut Suhanda yang tidak setuju pada tudingan OJK bahwa MeMiles sebagai perusahaan investasi bodong.

“Faktanya, PT Kam and Kam adalah perusahaan yang mengkolaborasi antara aplikasi dengan marketplace dan advertising. Produknya iklan. Jadi, bukan perusahaan investasi sebagaimana  perbankan, leasing, MLM maupun asuransi,” jelas Suhanda.

“Kalau toh, perusahaan kami tetap dianggap bersalah, maka yang berhak menutup perusahaan kami adalah putusan pengadilan,” jelasnya.

Lebih jauh Suhanda mengatakan, bahwa sebelum MeMiles beroperasi,  mereka terlebih dulu sudah menyelesaikan semua prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai perusahaan yang legal.

“Kami  tunduk pada semua sistem yang ada di Indonesia. Apapun  sistem tersebut, sudah kami ikuti secara benar, termasuk mendaftarkan perusahaan kami ke OJK. Saat itu disebutkan bahwa perusahaan aplikasi iklan belum saatnya mendaftarkan di OJK. Iya, kami ikuti juga,” kenang Suhanda, yang menambahkan bahwa semua izin yang dimaksudkan sudah di tangan kuasa hukum perusahaannya.

Selanjutnya, sebagai perusahaan advertising maka para costumer yang membeli produk akan mendapatkan slot untuk pasang iklan.

“Semua dana yang masuk tidak kami putarkan, tidak kami investasikan,” ungkap Suhanda yang menduga adanya persaingan mulai tidak sehat dari perusahaan sejenis yang melihat MeMiles sangat bagus  perkembangannya.

“Hanya dalam 4 bulan, omzet kami sudah mendekati Rp 45 miliar. Artinya, para costumer sangat mendukung kami, karena mereka sudah merasakan benefitnya,”  pungkas Suhanda. (Tumpak Sidabutar/KH)

Mahesa Putri didampingi kuasa hukumnya, Bayu Rizal,  Sosuharon. Nababan dan Bayu Santoso.

Kabarhiburan.com, Tangerang – Selebgram Mahesa Putri mengaku kecewa terhadap PT. Megakarya Maju Sentosa, selaku developer Apartemen Ciputat Resort yang berlokasi Kelurahan Cipayung, Ciputat, Tangerang.

Mahesa Putri tidak sendirian. Masih ada 11 rekannya sesama pembeli apartemen yang mengalami nasib serupa. Mereka pun melawan.

Mahesa Putri dan kawan-kawan, didampingi kuasa hukumnya, Bayu Rizal, SH.,MH, R. Sosuharon. Nababan,SH.,MH dan Bayu Santoso, SH, mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang, untuk  melayangkan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan developer.

Bayu Rizal menuturkan bahwa klien mereka berjumlah 12 orang sudah cukup sabar menunggu sejak tahun 2016 silam, menanti kepastian tentang kapan apartemen yang telah mereka pesan dapat diwujudkan. Namun, hingga kini tidak ada kepastian yang jelas dari pihak developer.

“Bila melihat isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), serah terima harusnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan paling lambat dapat diperpanjang 120 hari,” ujar Bayu.

Bayu pun meragukan itikad baik pihak Devlover dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

“Bagaimana bisa membangun 2 tower apartemen dalam kurun waktu 1 tahun? Tentunya itu mustahil,” imbuhnya.

Gugatan yang mereka layangkan ini bermaksud meminta pertanggungjawaban dari pihak devlover agar mengembalikan saja uang yang sudah dibayarkan oleh Mahesa Putri dan kawan kawan.

“Kerugian senilai kurang dari Rp 3 miliar sebagai kerugian materil, belum termasuk kerugian immateriil yang diderita oleh klien kami,” jelas Bayu yang sedang mempertimbangkan upaya hukum lain terhadap sang developer.

Mahesa Putri menuding, bahwa pihak devlover tidak bertanggung jawab dan kantornya sudah tutup.

“Ruangan kantornya hanya ditinggali oleh orang yang tidak mengetahui persoalan. Sudah begitu pihak marketing silih berganti, namun tidak satupun yang bisa memberikan jawaban pasti,” ujar Putri Mahesa yang akhirnya memilih untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. (Tumpak Sidabutar/KH)