Connect with us

Event

Menggugah Kehadiran Lembaga Management Kolektif Nasional ( LMKN)

Published

on

Indonesian Center for Legislative Drafting ( ICLD ) — Sebuah riset hukum dan perundang undangan, kerap berkegiatan dan fokus pada perundang undangan, pada Sabtu ( 7/8) menggelar diskusi daring — menyoal PP NO 56 Tahun 2021 yang mengatur keberadaan LMKN ( Lembaga Management Kolektif Nasional) ditengah tengah LMK ( Lembaga Management Kolektif ) seperti KCI, WAMI, Rei dan lainnya yang sudah berada lebih dahulu.

Webinnar tersebut mengangkat tema : Menyoal LMKN, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Keuangan, memang menarik di soroti empat praktisi hukum, sebagai narasumbernya.

Seperti, Sony M. Sikumbang S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum UI), Dr. Dian Puji N, Simatupang S.H, M,H (Dosen Fakultas Hukum UI), Andi Sandi AT. Tonralipu S.H, LL.M (Dosen Fakultas Hukum UGM ) Prof Dr. Agus Sardjono S.H, M.H (Guru Besar Fakultas Hukum UI)

Diskusi ini di pandu oleh Aulia Mutia Syifa selaku moderator menjelaskan tentang tema “Menyoal LMKN, Kewenangan, dan Pertangggungjawaban Keuangan“ — ini diangkat karena LMKN seharusnya dapat hadir secara optimal dalam hal melindungi hak cipta. Terutama, ketika hasil sebuah karya musik, lagu digunakan untuk komersil dengan mengelola, juga sebagai perantara antara pengguna ciptaan dengan pemilik hak ciptaan dalam hal distribusi royalti.

Sejatinya, pada UU No 28 2014 tentang Hak Cipta, hanya mengatur kelembagaan dari Lembaga Manajemen Kolektif. Menariknya di UU Hak Cipta seolah oleh diatur suatu lembaga baru yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan catatan, huruf ( n ) yang digunakan pada kata Nasional menggunakan huruf n kecil, sehingga ditafsirkan istilah ini seharusnya tidak merujuk pada kelembagaan!”

Pada permenkumham Nomor 36 tahun 2018, LMKN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-undang Hak Cipta (UUHC), padahal UUHC tidak mengatur kelembagaan LMKN tersebut.

Di sinilah menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan hukum pada kedudukan dan kewenangan LMKN itu sendiri yang terus berlanjut. Kerancuan kedudukan ini bisa mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan LMKN, apakah selalu melalui mekanisme APBN, atau non APBN!

Selaku Ketua penyelenggara, Dr. Fitriani Ahlan Syarif , Pakar Hukum Tata Negara UI dalam kata sambutannya menyentil, istilah lembaga bantu pemerintah non APBN yang menurutnya merupakan salah satu istilah baru dalam perundangan undangan.

“Ini cukup unik, ketika ada kalimat lembaga bantu pemerintah Non APBN. Jadi lewat diskusi ini, harapan kami dapat dapat memberikan masukan yang lebih efektif bagi lembaga pelaksana agar dapat berkedudukan dengan lebih tepat. Dan yang lebih penting bagi ILCD, ke depan pembuat kebijakan akan lebih berhati-hati,” ujar Fitriani Ahlan Syarif.

Sebagai keynote speaker, Prof Dr. Agus Sardjono S.H, M.H (Guru Besar Fakultas Hukum UI) membicarakan LMKN dari perspektif Hukum Adminitrasi Negara (HAN) dan juga dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN).

LMKN dalam sejarahnya, menurut Prof Dr Agus, dibentuk untuk memperbaiki sistem pemungutan dan distribusi royalti. LMK muncul diawali dari keluhan pengguna lagu yang keberatan karena didatangi beberapa orang yang menagih pembayaran rotalti atas nama LMK (Collecting Management Organization)

“Saat itu, sekitar tahun 2012-2013 memang sudah ada beberapa LMK, seperti KCI, WAMI, REI, dan lain-lain. Di mana LMK tersebut mewakili pemegang hak, yang salah satu tugasnya memungut royalti dari para user,” ujar Prof. Dr. Agus.

Lebih lanjut, Prof Dr. Agus menjelaskan para user ini adalah istilah yang digunakan untuk orang orang yang menggunakan karya musik dalam kegiatan komersial mereka.

Tentu saja kehadiran beberapa LMK ini mengganggu para user, karena sebetulnya mereka memang wajib membayar royalti. Namun, mereka terganggu karena bukan hanya satu orang yang datang menagih, melainkan beberapa nama lembaga.

Untuk menyikapi keluhan para user, dan dengan niat baik untuk memperbaiki mekanisme pemungutan royalti, saat itu atas inisiatif PAPPRI dilakukan pertemuan LMK guna membahas masalah tersebut.

Pertemuan pertama dilakukan di kantor PAPPRI di Kawasan Kuningan. Diikuti beberapa orang yang mewakili, berbagai LMK yang ada. “Singkat cerita, dari banyak pertemuan LMK, kemudian disepakati untuk lahirnya single gate system (atau system satu pintu), dalam proses pemungutan royalti,” ungkap Prof. Dr. Agus

Ada satu ide yang muncul pada saat itu adalah, melalui pembentukan federasi berbadan hukum yang ide dasarnya adalah agar pihak yang memungut royalti dari para user, hanya ada satu pihak. Sehingga keluhan para user dapat diatasi dengan baik

Namun, agar pihak yang satu ini punya hak untuk menagih, maka harus memiliki hak untuk menagih. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan memberikan kuasa dari LMK kepada federasi LMK tersebut.

“Ketika hampir disepakati bentuk hukumnya, terbitlah UUHC No 28 tahun 2014, atau UUHC 14 dalam UUHC itu ide federasi ini diwujudkan dalam bentuk LMK Nasional,” ungkap Prof. Dr. Agus

Jadi, kata Prof Dr Agus , ada LMK, ada LMKN yang terpisah. Nah, kata nasional ditulis dalam huruf kecil di UUHC ini sengaja ditulis terpisah dengan LMK. Hal itu hanya bisa dipahami bahwa menurut UUHC, LMKN adalah LMK juga, bukan sesuatu yang lain.

Apalagi di dalam UUHC juga tidak ada defenisi LMKN. Itu berarti menurut UUHC 2014, LMKN adalah LMK juga sebagai perwakilan pemilik hak cipta. Oleh sebab itu sebagai LMKn mereka mendapatkan kuasa daripada pemilik hak lewat LMK LMK yang menjadi federasinya, dan dengan demikian secara perdata LMKn ini mempunyai hak untuk mewakili pemilik hak cipta untuk memungut royalti kepada para user.

“Sayangnya, dalam perjalanan implementasinya, terjadi penyimpangan konsep LMK yang disebutkan dalam UUHC. Penyimpangan terjadi ketika dalam pelaksanaannya, LMKn berubah menjadi LMKN (huruf besar) dan ditempelkan langsung. Ini dasarnya adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu!” tegas Prof Dr Agus lagi.

Kata nasional yang berhuruf besar dan dilekatkan pada LMKN menjadi sebuah penamaan Lembaga seperti halnya BPHN, BPN, PKN dan seterusnya.

“Nah, apalagi ketika anggota LMKN tadi tidak diisi dengan utusan-utusan LMK, melainkan dipilih pansel yang dibentuk oleh Menteri dengan nomenklatur komisioner. Untuk hal ini tidak sejalan dengan ide dalam UUHC, bahwa LMK Nasional adalah LMK,” ungkap Prof Dr. Agus.

Karena secara internasional pun, lanjut Agus, ada federasi semacam ini. Federasi LMK dari berbagai negara.

Penyimpangan konsep semakin dikukuhkan, dengan terbitnya PP 56 tahun 2021. Yang menegaskan bahwa LMKN adalah bukan LMK yang secara hukum perdata mewakili para pemilik hak.

“Kita tahu anggota LMKN, (di sini ada Pak Marulan (dipilih oleh Pansel, dan mereka tidak mendapat kuasa dari para pemilik hak), melainkan mendapat kewenangan dari otoritas publik, yakni Menteri!’ lanjut Prof Dr. Agus.

LMKN ini bukan Lembaga publik, tetapi lembaga pemerintah. Tidak ada Lembaga pemerintah yang non APBN, dan harus menggunakan APBN.

Dalam menutup seminar, Prof Dr Agus menyebut, sebaiknya dalam menyusun peraturan perundang undangan, selalu mau mendengar dari stakeholder yang berkepentingan.

Dan, harapan dari penggagas karya, adanya LMK atau LMKN yang bersinergi, muara dan harapan dapat mensejahterakan pencipta lagu, musik itu sendiri. Bukan menjadi beban lagi, karena adanya dana operasional yang di potong 20 %.. Selama ini berkurang, akan berkurang lagi…..

Meminjam istilah, pencipta lagu Mama Aku Ingin Pulang, Youngky RM . Produser itu dapat rejekinya semangkok lebih, dari hasil lagu lagu yang meledak di pasaran. Pencipta lagu, hanya sesendok teh, ” Itu pun berceceran …tak penuh. Semoga, pembagian royalti kedepannya lebih baik.”
( Zar/KH)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Event

Mengerucut Jadi 35 Judul Film Unggulan FFWI XI 2021

Published

on

By

Wina Armada Sukardi (kiri) didampingi Edy Suwardi.

Kabarhiburan.com – Film unggulan Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) ke-XI kian mengerucut jadi 35 judul film saja, dari 92 film Indonesia yang tayang sejak September 2020 hingga September 2021. 30 film diantaranya tayang di bioskop, sisanya 62 film tayang di OTT, seperti Netflix, Disney+Hotstar, Klik Film, Bioskop Online, dan lainnya). Masing-masing terdiri dari tiga sampai lima unggulan.

Demikian terungkap dalam Diskusi Kegiatan Penjurian FFWI XI yang berlangsung di Hotel Amaroossa Grande, Bekasi, Minggu, 19 September 2021.

Yan Widjaya selaku Ketua Bidang Penjurian FFWI XI menjelaskan, sampai saat ini telah dipilah 7 film Komedi, 7 film Horor dan 21 film Drama, selanjutnya masih akan mengalami kurasi unggulan.

“Yang unggulannya akan diumumkan pada 18 Oktober 2021. Kemudian akan menghasilkan sembilan unggulan yang akan kita nilai, meliputi sembilan unsur, yakni Film, Sutradara, Penulis Skenario, DOP (Penata Kamera), Aktor Utama, Aktris Utama, Aktor Pendukung, Aktris Pendukung, dan Penyunting (Editor),” kata Yan Widjaya.

Yan Widjaja menambahkan, unggulan FFWI XI akan diumumkan pada 18 Oktober, selanjutnya pemenangnya akan diumumkan di malam puncak FFWI XI, pada 28 Oktober 2021.

Sebelumnya, Wina Armada Sukardi selaku Ketua Panitia FFWI XI mengatakan, penilaian FFWI XI bersifat sangat independen, tanpa harus berpretensi, dengan hanya menilai sembilan unsur.

Sebelumnya direncanakan empat kategori yang dinilai, yaitu Drama, Horor, Komedi dan Laga (Action). Tapi karena jumlah film berkategori Laga sedikit, sehingga dewan juri hanya menilai untuk tiga kategori dari 27 unsur yang ada. Plus tiga piala khusus.

FFWI tahun 2021 menjadi gelaran kesebelas, mengingat sebelumnya wartawan sudah menggelar sepuluh kali. Urutannya, empat kali oleh PWI dari 1970 sampai dengan 1975, dua kali oleh PWI Jaya pada 1985 dan 1986.

Selanjutnya, dua kali Festival Film yang didukung oleh Jak TV dan Usmar Ismail Awards dua kali.

Edy Suwardi selaku Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Apresiasi dan Literasi Film (Alif) Direktorat Perfilman dan Media, Kemendikbud Ristek RI mengatakan, pihaknya hanya menjadi pendamping dan memfasilitasi kegiatan FFWI XI.

Pokja Alif, juga meyakini hasil penjurian yang dilakukan dan didapatkan Juri FFWI XI akan baik.

“Intinya kami mendukung kegiatan FFWI XI, sebagai bagian ekosistem perfilman Indonesia. Dengan tujuan akhir dapat turut membuat film menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Edy Suwardi.

Continue Reading

Event

Popo Gingsul (Lampung) Memikat Empat Mentor dengan Goyang Putar Mantul

Published

on

By

Kabarhiburan.com– Jelang babak Top 20 Bintang Pantura 6 Indosiar, Juragan Soimah membebaskan para Mentor, yakni Nassar (Tim Kiyowo), Via Vallen (Tim Sayang), Jenita Janet (Tim Happy), dan Dewi Perssik (Tim Terpesona), menentukan lima biduan dan biduanita dari masing-masing tim untuk melaju ke babak Top 20 Bintang Pantura 6.

Panggung Pilih-Pilih Grup 9 yang berlangsung Selasa (14/9), diawali penampilan Popo Gingsul (Lampung), menyanyikan ‘Sayang 2’. Ia berhasil mengajak seisi Studio 5 Indosiar bergoyang Putar Mantul, serta memikat keempat Mentor untuk mendorong tuas.

Dewi Perssik menjadi Mentor pertama mendorong tuas disusul oleh Jenita Janet, Via Vallen, dan Nassar.

“Saya terpesona dengan suaranya yang sangat bagus. Jarang loh, penyanyi yang bisa bernyanyi sambil bergoyang dan tetap mengatur pernafasan dengan baik,” puji Dewi Perssik, dibenarkan Nassar yang  pernah tampil satu panggung di event offair bersama Popo Gingsul (Lampung) sebelum pandemi.

Pantura Boys pun langsung berebut untuk foto bersama Popo Gingsul (Lampung). Setelah mendapat pujian dari keempat Mentor, Popo Gingsul (Lampung) menjatuhkan pilihannya untuk bergabung ke Tim Happy.

Garryn Nugraha (Kuningan) juga diperebutkan oleh Dewi Perssik, Via Vallen dan Jenita Janet yang mendorong tuas. Lagu “Ra Kuat Mbok” yang Garryn Nugraha (Kuningan) bawakan dengan menyisipkan beatbox.

Soimah

“Suara dan penampilan kamu bagus. Keren kamu pokoknya, tidak semua orang punya kemampuan beatbox. Aku tertarik sama kamu dan aku berharap kamu bisa masuk ke Tim Sayang,” harap Via Vallen, yang langsung disambut Garryn Nugraha (Kuningan) untuk bergabung di Tim Sayang.

Selanjutnya, “Secawan Madu” dipersembahkan oleh Ryndi Noviantika (Cirebon) dengan goyangan Seblak Senggol, hanya memikat hati Dewi Perssik untuk mendorong tuas.

Dewi Perssik optimis dapat mengasah kemampuan Ryndi Noviantika jika bergabung ke Tim Terpesona.

“Dewi itu sangat peka dengan kemampuan para peserta. Tadi goyangan Ryndi juga sangat bagus,” puji Juragan Soimah yang langsung mencoba goyang Seblak Senggol.

Okky Saputra (Mojokerto) jadi biduan terakhir dari Grup 9  membawakan “Pengobat Rindu”, belum berhasil memikat keempat Mentor.

“Mungkin di tahun-tahun sebelumnya saya bisa memilih kamu. Saya tidak pernah mempermasalahkan penampilan kamu yang mirip dengan saya, malah saya bersyukur sekali. Tapi kali ini saya ingin Tim Kiyowo hanya terdiri dari biduanita saja”, ungkap Nassar.

Okky Saputra (Mojokerto) harus turun panggung dari Bintang Pantura 6 karena tidak ada Mentor yang memilih.

Sementara di akhir acara tidak ada Mentor yang menggunakan kesempatan untuk Tarik Selendang. Sehingga Popo Gingsul (Lampung) tetap berada di Tim Happy, Garryn Nugraha (Kuningan) bergabung dalam Tim Sayang, dan Ryndi Noviantika (Cirebon) di Tim Terpesona. (TS. Foto-foto: Dok. Indosiar)

Continue Reading

Event

RANS PIK Basketball Milik Raffi Ahmad Ramaikan Kompetisi IBL 2022

Published

on

By

Kabarhiburan.com – Kurang dari enam bulan sejak mengakuisisi RANS Cilegon FC tampil di kompetisi sepak bola liga 2 Indonesia, presenter kondang Raffi Ahmad kini melahirkan RANS PIK Basketball, yang akan ikut berkompetisi di Indonesian Basketball League (IBL) 2022 mendatang.

Raffi menyebut alasannya melahirkan RANS PIK, basket ball dan sepak bola merupakan olahraga kegemarannya. Ia pun ingin ikut memajukan bola basket di Indonesia.

“Sebenarnya saya sendiri memang suka dengan olahraga. Saya dulu main bola dan basket. Saya melihat basket ini merupakan satu olahraga yang termasuk lifestyle,” kata Raffi dalam jumpa pers virtual,  Rabu (15/9/2021).

“Kalau melihat NBA, hype-nya kan keren banget. Saya rasa di Indonesia, mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama-sama, kita bisa membuat basket kita semakin maju,” ujarnya.

RANS PIK dinyatakan lolos verifikasi, bersama klub Bumi Borneo Basketball Pontianak, Evos Basketball Bogor dan Tangerang Hawks.

Keempat klub baru tersebut menggenapi 16 klub yang berkompetisi di IBL 2022, sekaligus menciptakan aura persaingan yang semarak dan seru.

“Dengan adanya tambahan empat klub baru ini, jumlah pertandingan IBL musim depan akan bertambah banyak. Musim reguler IBL 2022 akan memainkan 176 pertandingan,” ujar direktur utama IBL Junas Miradiarsyah.

Bertambahnya jumlah klub sekaligus memperluas penyebaran klub ke berbagai daerah. “Semula klub-klub IBL tersebar di delapan kota, kompetisi mendatang akan diikuti 16 tim dari 12 kota di seluruh Indonesia,” papar Junas, yang berharap potensi para pemain muda akan semakin tergali.

Selain keempat klub baru tersebut, IBL 2022 akan diikuti Bali United, Dewa United, Satria Muda Jakarta, Bima Perkasa Jogjakarta, Prawira Bandung, Pelita Jaya Jakarta, Pacific Caesar Surabaya, Hangtuah Jakarta, NSH Jakarta, Satya Wacana Salatiga dan West Bandits Solo. (Tumpak S)

Continue Reading
Advertisement

Trending