Connect with us

Film

Program PEN-Subsektor Film Dinilai Ada Unsur Kolusi dan Permufakatan Jahat

Published

on

Kabarhiburan.com – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)-Subsektor Film dinilai ada unsur kolusi dan permufakatan jahat.

Demikian kesimpulan yang mengemuka saat Tim Pencari Fakta (TPF) PEN-Subsektor Film yang dibentuk Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP), menemukan fakta bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan untuk perfilman melalui program PEN-Subsektor Film, ditemukan unsur pemufakatan jahat atau kolusi.

Indikasi itu, sebagaimana simpulan temuan TPF PEN-Subsektor Film, bahkan dimulai sejak sebelum secara teknis pelaksanaannya dilakukan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Secara kronologis, sebagaimana dijelaskan Ketua KPMP PEN-Subsektor Film, Sonny Pudjisasono, di sekretariat KPMP, Lantai 4, Kantor Senakki, Gedung PPHUI, Jalan Haji R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta.

KPMP, imbuh Sonny Pudjisasono, pada mulanya melayangkan surat resmi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa waktu lalu, meminta agar pemberian bantuan untuk film via program PEN Subsektor Film dihentikan sementara.

“Karena ada kegaduhan, atau noise di masyarakat perfilman, akibat hasil kuratorial yang kami nilai tidak memenuhi asas keadilan,” kata Sonny Pudjisasono, Rabu (1/12/2021) petang.

Dalam suratnya KPMP, imbuh Gusti Randa, menyebutkan sejumlah indikasi adanya kolusi dalam proses pelaksanaan program ini.

Sebelum akhirnya, dari surat itu,  lima orang perwakilan KPMP, yaitu Gusti Randa, Sonny Pudjisasono, Akhlis Suryapati, Adisurya Abdi, dan Rully Sofyan bertemu dengan Inspektorat Utama Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kusuma, di Balairung, Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Jumat (26/11/2021) silam.

Dari pertemuan itu, Inspektorat Utama Kemenparekraf RI menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem kuratorial program PEN Subsektor Film. Meski KPMP memiliki sejumlah data, plus temuan cacat kurasi, bahkan indikasi suap. Sehingga membuat KPMP mengajukan tuntutan agar program bantuan film melalui PEN Subsektor Film dibatalkan.

“Dalam pertemuan itu, oleh Inspektorat Utama Kemenparekraf, KPMP juga dipertemukan dengan sejumlah pejabat terkait serta perwakilan Kurator yang sekaligus mewakili Kemendikbud Ristek RI. Juga Kurator yang sekaligus mewakili Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf),” imbuh Akhlis Suryapati, salah satu anggota TPF PEN-Subsektor Film.

Sore harinya di Pusat Perfilman H Usmar Ismail, KPMP membentuk Tim Pencari Fakta yang  diketuai Gusti Randa, dengan wakilnya Sonny Pudjisasono dan sekretaris Rully Sofyan. Bergabung dengan tim ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PARFI, Perfiki Law Firm, dan Pengacara dari Komunitas KCFI.

Pada rapat TPF PEN-Subsektor Film dengan KPMP Senin (29/11/2021) kemarin, telah dikonstruksikan alur pelaksanaan program PEN Subsektor Film, serta mulai dikumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti mengenai adanya dugaan praktek ketidakadilan yang sengaja dilakukan oleh sejumlah pihak yang bekerja melaksanakan program ini.

“TPF menemukan fakta, adanya pemufakatan yang berindikasi kolusi, telah berlangsung sejak program bantuan film ini dicanangkan oleh Pemerintah,” kata Akhlis Suryapati, anggota TPF PEN-Subsektor Film.

Secara kronologis, Akhlis Suryapati menjelaskan, TPF menyisir kasus ini dimulai sejak adanya usulan dari 20 pihak mengatasnamakan asosiasi perfilman dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) di dalamnya. Yang dilanjutkan dengan pertemuan belasan pengusaha film, kemudian dibentuknya Dewan PEN Subsektor Film yang terdiri dari Triawan Munaf (mantan Kepala Bekraf), Wishnutama Subandio (mantan Menteri Parekraf RI), serta Angela Tanoesoedibjo (Wamen Parekraf RI yang punya keterkaitan dengan perusahaan film MNC Pictures).

TPF Subsektor Film kemudian mengkonstruksi kasus bantuan film dalam program PEN-Subsektor Film ini, berlanjut dengan kronologi dibentuknya Pokja oleh Perum Perusahaan Film Negara (PFN) atas arahan dari Kementerian BUMN.

Seperti diketahui, Perum PFN saat ini statusnya adalah BUMN yang bergerak di sektor perfilman. Pokja bentukan PFN, telah melakukan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dengan berbagai pihak, termasuk dengan pengusaha-pengusaha film, juga telah menyusun nama-nama kurator yang mencapai sekitar 30 nama.

Pada proses ini, TPF juga menemukan fakta adanya permufakatan berindikasi kolusi. TPF menyusuri alur pelaksanaan PEN Subsektor Film, dengan mempelajari adanya konsep-konsep yang disusun oleh Pokja PFN, termasuk proses penyusunan Naskah Petunjuk Teknis (Juknis) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan dan pengawas anggaran.

Naskah Juknis ini pun berubah-ubah dari semula hanya 30 halaman berkembang menjadi 300 halaman. TPF juga menyusuri berlangsungnya rapat-rapat intens antara unsur Kementerian BUMN dengan unsur Kemenparekraf yang masing-masing menyertakan Wakil Menteri.

Rapat puncak yang akhirnya memutuskan pelaksanaan PEN Subsektor Film ditangani Kemenparekraf, juga mempertemukan Menteri BUMN dengan Menteri Kemenparekraf.

Pelaksanaan PEN-Subsektor Film pada gilirannya ditangani oleh Kemenparekraf, dengan menafikan Konsep dan Juknis yang pernah disusun oleh Pokja PFN.

Pokja PFN yang secara resmi tidak pernah dibubarkan, faktanya, menjadi tidak berperan dalam proses selanjutnya, termasuk dalam penyusunan Kurator.

Kurator terbentuk lebih didominasi oleh arahan Dewan PEN-Subsektor Film. Begitu pun hasil-hasil kuratorial laporannya diutamakan tertuju kepada Dewan PEN Subsektor Film.

TPF PEN-Subsektor Film terus bekerja untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti guna memperkuat alasan-alasan, kenapa pelaksanaan PEN Subsektor Film harus dihentikan atau dibatalkan.

Sejauh ini KPMP kukuh pada tuntutannya untuk dibatalkannya program PEN-Subsektor Film yang sekarang sudah berjalan. Ihwal adanya berbagai desakan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum, melalui pelaporan ke KPK, Bareskrim, Kejaksaan, dan sebagainya, pihak TPF maupun KPMP belum memutuskan.

Seperti disampaikan KPMP waktu pertemuan dengan Inspektorat Utama Kemenparekraf, akan lebih mudah jika Inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementeriannya.

Karena dalam pelaksanaan Program PEN Subsetor Film ini – menurut Menteri Sandiago Uno – dilakukan dengan koordinasi berbagai pihak terkait, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, Kementerian Keuangan RI, Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN RI termasuk Perum Produksi Film Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, Badan Perfilman Indonesia, Asosiasi Komunitas Film Terkait, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia.

“Prinsip dasarnya, kita merasa unsur keadilannya tidak terpenuhi,” tekan Akhlis Suryapati. “Tapi prinsip dasar lainnya, kami tidak ingin menyeret orang ke penjara,” imbuh dia.

Gusti Randa menambahkan, per hari ini, Rabu (1/12/2021) TPF PEN-Subsektor Film sudah berkirim surat resmi kepada Komisi III (Komisi Hukum), dan XI (Komisi Anggaran DPR RI). Dan dalam waktu dekat akan dipanggil resmi DPR, sebelum tanggal 15 Desember 2021, saat DPR RI memasuki masa reses.

“Di atas semua, kerja kita berbasis data yang valid. Agar tidak ambigu, dan tidak jadi fitnah. Sebagaimana prinsip PEN, yang berkeadilan, tidak menimbulkan moral hazard, transparan dan akuntabel,” kata Gusti Randa sembari menambahkan, TPF bukan barisan sakit hati, karena proposalnya ditolak, misalnya. “Kita bahkan tidak membuat, apalagi mengirimkan proposal,” katanya.

Adisurya Abdi menambahkan, TPF PEN-Subsektor Film menemukan data. Bahwa dari 22 film yang mendapatkan biaya promosi, empat diantaranya filmnya sudah diputar di OTT, kemudian diedit ulang, demi mendapatkan bantuan. Kemudian dari skema pra produksi, jika ada PH yang dapat bantuan, kemudian uangnya tidak jadi untuk memproduksi, bagaimana pertanggungjawabannya?

“Persoalan utama kita, meluruskan program Pemerintah, supaya tepat guna. Tapi kenyataannya, cara kurator bekerja tidak ada keterbukaannya. Kita ada bukti, tapi tidak kita umbar,” kata Adisurya Abdi.

Dia menambahkan, pada dasarnya tidak mempermasalahkan siapa yang dapat bantuan, tapi harus ada kajian yang serius atas persoalan ini.  “Ini, kan informasi publik. Tidak boleh ada yang disembunyikan,” kata Adisurya Abdi. (Rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Film

Tertunda 2 Tahun, Film ‘Trah 7’ Umumkan Tayang di Bioskop 13 Januari

Published

on

By

Kabarhiburan.com – Memasuki tahun 2022, pecinta film Indonesia masih menempatkan genre horor sebagai favorit setelah drama. Film horor banyak digemari sebab alur cerita yang kerap membuat penasaran penonton.  Salah satunya film horor berjudul ‘Trah 7’.

Produsernya, Diana Limbong dari DLK Production, mengumumkan film perdananya tayang serentak di bioskop Tanah Air, mulai 13 Januari 2022 mendatang, usai tertunda selama 2 tahun pandemi.

“Penantian yang panjang buat saya telah berakhir. Sekarang saya sangat berbahagia, akhirnya bisa menggelar film ini untuk pecinta film Indonesia. Semoga bisa membahagiakan penonton,” ujar Diana Limbong usai Gala Premiere ‘Trah 7’ di Bioskop Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (10/1/2022) malam.

Diana mengatakan, ia sering mendengar di masyarakat kemarahan yang berujung pada umpatan ‘Saya kutuk tujuh turunan’.

“Ini menginspirasi saya untuk membuat film horor yang beda dari yang pernah ada,” katanya.

Kevin Torsten dan Diana Limbong bersama Gary Iskak.

‘Trah 7’ mengisahkan sosok Karyono yang menginginkan kekayaan materi dengan cara memuja setan. Berhasil meraih kekayaan yang diimpikan, Karyono malah mengumbar nafsu tanpa peduli pada larangan yang pernah didengarnya, yakni tidak boleh meniduri gadis tertentu.

Peristiwa singkat tersebut menyebabkan Karyono dijatuhi kutukan sampai tujuh turunan oleh halaka. Siapa sangka, turunan ketujuh yang dimaksud adalah Nico, sosok mahasiswa playboy yang diperankan oleh aktor muda Kevin Torsten.

Selain Kevin Torsten, film garapan sutradara Ferial Rachmany ini juga menghadirkan Gary Iskak, Chantiq Schagerl, Erwin Cortez, Bambang Oeban, Surya R Kusumah dan masih banyak lagi.

Konflik berlanjut pada saat Nico dan teman-temannya mengunjungi sebuah desa, yang ternyata merupakan lokasi kutukan diturunkan. Apakah Nico dan teman-temannya akan selamat? Saksikan keseruannya di layar bioskop Tanah Air. (Tumpak S)

Continue Reading

Film

‘Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga’ Angga Yunanda dan Putri Marino di 2022

Published

on

By

Angga Yunanda dan Putri Marino (Foto: Instagram)

Kabarhiburan.com – Membuka tahun 2022, sineas perempuan Gina S Noer sudah menyiapkan film terbarunya untuk keluarga Indonesia, berjudul ‘Cinta Pertama, Kedua & Ketiga’.

Ceritanya mengetengahkan kisah Raja diperankan Angga Yunanda dan Asia diperankan Putri Marino. Keduanya mewakili anak yang beranjak dewasa dengan beban tanggung jawab mengurus orangtuanya.

Haruskah mereka mengalah untuk orangtuanya sebagai yang terbaik, untuk semua sebagai keluarga yang utuh? “Cinta Pertama, Kedua & Ketiga” adalah tentang perayaan cinta dan keluarga yang penting ditonton segenap keluarga untuk menghangatkan hati.

Lewat film ini, Gina S Noer bersama Starvision dan Wahana Kreator ingin mengulang sukses film ‘Dua Garis Biru’ (2019), yang sukses meraih lebih dari 2,5 juta penonton, diikuti berbagai penghargaan dari berbagai festival film dan tayang di bioskop mancanegara.

Menurut Gina S Noer, film ‘Cinta Pertama, Kedua & Ketiga’ adalah surat cinta untuk banyak keluarga yang selalu berusaha mencari bentuk terbaik dalam keadaan tersulit pun.

“Film ini berusaha mengulik, bagaimana keluarga tetap bisa terbentuk pada keadaan yang tak ideal,” ujar Gina, saat menggelar Gala Premiere di bioskop Epicentrum, Kuningan Jakarta, Selasa (28/12).

Film ‘Cinta Pertama, Kedua & Ketiga’ bercerita tentang dua keluarga dengan orang tua tunggal dari anak yang mendewasa di rantai sandwich generation, dan yang menjadi pengurus bagi orangtuanya yang sakit.

“Mereka bertemu di masa pandemi, tetapi tetap bisa “lincah berdansa” dengan hidup untuk ‘menemukan cinta, humor, dan harapan di sana,” kata Gina S. Noer, peraih penghargaan ganda Penulis Skenario Asli dan Adaptasi Terbaik di FFI 2019.

Gina pun berharap film ini bisa memberi penyegaran atas makna baru tentang keluarga serta relasi antar-anggota keluarga.

Akting Angga Yunanda dan Putri Marino dalam film ini didukung oleh Slamet Rahardjo, Ira Wibowo, Asri Welas, Ibnu Jamil, Widi Mulya, Ersa Mayori dan masih banyak lagi.

Film “Cinta Pertama, Kedua & Ketiga” resmi tayang di bioskop Tanah Air pada 6 Januari 2022 mendatang. Sebelum sampai ke sana, film ini rilis di Jogja Netpac Asian Film Festival (JAFF) pada 4 Desember silam, yang mendapat sambutan yang baik dengan cepatnya karcis ludes terjual. (Tumpak S)

Continue Reading

Film

‘Uti Keke’ Siap Syuting, Angkat Kisah Romansa di Tengah Keragaman Budaya

Published

on

By

Produser Ayu diapit oleh para pendukung film ‘Uti Keke’

Kabarhiburan.com – Satu lagi film karya anak bangsa yang sedang ramai diperbincangkan, berjudul ‘Uti Keke’. Film perdana Ayu Cinema Production, ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, yakni  Gary iskak, Reiner Manopo, Jess Gracie, Ferly Putra dan masih banyak lagi.

Banyak dibicarakan, lantaran film ini mengangkat kisah romansa dan persahabatan dengan latar belakang agama yang berbeda.

“Percintaan yang membuat kita sedih. Oleh sebab itu, film ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar produsernya, Ayu, pada acara selamatan ‘Uti Keke’, berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (23/12).

Selain mengangkat kisah percintaan dan persahabatan, film ‘Uti Keke’ juga mengangkat tentang potensi budaya, pariwisata, kuliner dan adat Gorontalo dan Minahasa.

‘Uti Keke’ menjadi sebuah film inspiratif yang menggambarkan sebuah persahabatan dua muda-mudi dengan latar agama yang berbeda plus kearifan lokal Gorontalo dan Minahasa mampu menyatukan perbedaan menjadi sebuah kesatuan dalam kebhinekaan.

Syuting film ‘Uti Keke’ akan syuting pada Januari 2022 mendatang. Berlangsung selama 20 hari. 80 persen dilakukan di Gorontalo dan 20 persen di Minahasa.

Billy selaku Co Produser.

Co Produsernya, Billy menegaskan bahwa gagasan film ini hanya mengangkat fakta yang ada dan terjadi antara dua daerah berbeda.

“Semoga film ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia dan mampu memberi nilai edukasi di tengah masyarakat inndoneaia yang majemuk,” pintanya.

Acara selamatan film Uti Keke digandengkan dengan peresmian D&A Express, cabang Jakarta. D&A merupakan perusahaan jasa ekspedisi yang sedang bertumbuh. (Tumpak S)

Continue Reading
Advertisement

Trending